Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Sistem Otonomi Daerah = THE EXISTENCE OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REPUBLIC OFINDONESIAAGAIN THE REGIONAL AUTONOMY SYSTEM

ABD. RAHIM M (B012212035) dengan judul Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Sistem Otonomi Daerah. Dibimbing oleh Marthen Arie dan Zulkifli Aspan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan eksistensi fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia terhadap sistem otonomi daerah dan untuk mengkaji kontribusi Dewan Perwakilan Daerah terhadap pembentukan undang-undangan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yaitu jenis penelitian hokum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan
data empiris. Aspek normatif yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum berupa literature-literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang terkait dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Aspek empiris dalam penelitian ini yakni data primer berupa hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yaitu: (1) eksistensi dewan perwakilan daerah sebagai representasi territorial pemerintah daerah. Maka dalam pelaksanaan
otonomi daerah secara konstitusional kewenangannya yang terbatas sehingga berimplikasi pada fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. (2) Kontribusi Dewan Perwakilan Daerah terhadap pembentukan undang-undang yang berkaitan otonomi daerah suatu hal yang mutlak untuk dipenuhi. Kemudian dalam
proses pembentukan undang-undang DPD hanya diberi kewenangan mulai dari tahap perancanaan rancangan undang-undang sampai pembahasan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah,
sehingga jika merujuk pada kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka harus sampai pada tahap persetujuan. Selain itu, Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa hanya DPR dan Presiden yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua Rancangan Undang-Undang. Hal inilah yang kemudian tidak mewujudkan prinsip checks and balance antar kekuasaan Negara.

Keywords : DPD, Otonomi Daerah, Pembentukan Undang-Undang