ANALISIS TINDAK PIDANA KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS DAN BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME = ANALYSIS OF COLLUSION AND NEPOTISM CRIMES IN LAW NUMBER 28 OF 1999 CONCERNING STATE ADMINISTRATION FREE AND CLEAN FROM CORRUPTION, COLLUSION AND NEPOTISM

Muhammad Arfandy Amran (B012211099) Analisis Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar dan Hijrah Adhiyanti Mirzana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran frasa “kerugian orang lain, masyarakat dan/atau negara” dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan untuk menganalisis penegakan hukum dalam Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara deksriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penafsiran frasa kerugian orang
lain, masyarakat dan/atau negara dilakukan dengan menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi historis.Makna kerugian orang lain, negara, dan/atau masyarakat adalah segala sesuatu yang menyebabkan mendatangkan rugi, menyebabkan rugi, atau mendatangkan sesuatu yang kurang baik seperti kerusakan, kesusahan. (2)
Tindak pidana kolusi dan nepotisme merupakan tindak pidana yang bersifat formil dengan arti bahwa kerugian yang ditimbulkan adalah kerugian yang berupa potensi dan bukan kerugian nyata (actual loss). Penegakan hukum dalam Tindak Pidana Kolusi dan Tindak Pidana Nepotisme belum optimal.
Masih terdapat berbagai kekurangan baik dalam substansi hukum yang secara aturan belum jelas, struktur hukum yang mengatur kewenangan penyidikan tidak jelas dan kultur atau budaya hukum masyarakat dan penegak hukum sendiri yang kurang memahami tekait Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme.

Keywords : Tindak Pidana, Kolusi, Nepotisme.