Perkembangan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual = DEVELOPMENT OF EVIDENCE IN CRIMES OF SEXUAL VIOLENCE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perkembangan alat bukti dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kendala serta problematika sistem pembuktian. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam konteks pembaharuan/ perkembangan alat bukti dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada perluasan atau pembaharuan yakni alat bukti elektronik dan dokumen eletronik, surat keterangan psikolog klinis dan psikiater/ dokter spesialis kedokteran jiwa, alat bukti rekam medis, serta bukti rekening bank. Perkembangan alat bukti tersebut sepanjang memiliki hubungan atau petunjuk suatu peristiwa pidana dapat merupakan alat bukti yang sah. Ketentuan ini menjadi pembaharuan makna alat bukti namun tetap memenuhi pembuktian minimum, dan (2) kendala dalam pemenuhan alat alat bukti yang sah dalam sistem peradilan dapat dilihat dari sikap aparat penegak hukum yang masih beragam dalam memandang pembaharuan/perkembangan alat bukti, kendala dari segi cara penyerahan dan cara memperlihatkan/autentivikasi alat bukti elektronik/perkembangan alat bukti sehingga dapat atau tidaknya memenuhi alat bukti yang sah tergantung dari aparat penegak hukum itu sendiri.