Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan = Authority of the Civil Service Police Unit in Securing Regional Assets of the Government of South Sulawesi Province

FIRMAN ANUGRAH, Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Juajir Sumardi. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi serta penyelesaian pelanggaran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris, Jenis serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data
Dokumen dan Data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan aset daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah kewenangan delegasi, kewenangan yang mengalihkan tanggung jawab kepada yang diberikan kewenangan dalam hal ini Sekretaris daerah berdasarkan surat BKAD yang disposisi kepada Satpol PP. Kewenangan delegasi tercipta karena adanya kewenangan atribusi, kewenangan yang bersumber dari UU No 23 tahun 2014, PP No 16 Tahun 2018 dan Perda No 3 tahun 2017. Penyelesaian pelanggaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan aset daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh PPNS satpol PP dalam koordinasi dan pengawasan penyidik polri dalam proses penyelidikan, pemeriksaan, pemanggilan dan penyelesaian.

Keywords : Aset Daerah, Kewenangan, Polisi Pamong Praja,
Pengamanan.