PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI HONORER DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA MAKASSAR = LEGAL PROTECTION FOR HONORARY IN EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY SYSTEM IN MAKASSAR CITY

Daniel Mardika. B012211043. Perlindungan Hukum bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Honorer) dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Makassar. Dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Andi Syahwiah A. Sapiddin.)
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi pegawai non ASN (honorer) dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di kota Makassar dan tanggung jawab pemerintah Kota Makassar terhadap perlindungan Jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara menggunakan kuesioner. Keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dengan adanya Inpres Nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tercipta pemerataan sistem jaminan sosial bagi rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya perlindungan hukum atas jaminan sosial belum efektif di kota makassar. Bukti konkritnya adalah tidak semua honorer (laskar Pelangi) yang didaftarkan pemerintah kota makassar kepada BPJS-Ketenagakerjaan mendapatkan perlindungan jaminan sosial disebabkan karena (PIC) lima honorer laskar Pelangi tidak mampu menunjukkan SK dan bukti pembayaran iuran awal serta bukti telah terdaftarnya ke lima 5 honorer tersebut kepada pegawai BPJS-K, dan berdasarkan kaidah UU, PEMKOT sebagai penyelenggara Negara tidak berlaku sanksi baginya. (2) Efektivitas penerapan Program, JKK, JKM, JHT pegawai honorer di Kota Makassar analisis Implementasi Program JKK, JKT, JHT mengalami hambatan sector pembayaran iuran yang dilakukan oleh PEMKOT, serta Ruang Lingkup Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan belum efektif dikarenakan pihak penyelenggara (PEMKOT) hanya menghadirkan perwakilan setiap SKPD untuk mengikuti sosialisasi Bersama dengan BPJS-Ketenagakerjaan.

Keywords : Perlindungan Hukum, Non ASN (Honorer), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.