Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menangani Pengaduan Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusi = Authority Of The Constitutional Court To Handle Constitutional Complaints Through Constitutional Interpretation

Munawara Idris, (B012211016), Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menangani Pengaduan Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusi. Dibimbing oleh Syamsul Bachrie dan Naswar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis Penafsiran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi sehingga dapat menerima gugatan konstitusional tanpa melakukan perubahan konstitusi dan menganalisis implikasi hukum yang akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan pengaduan institusional tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang melakukan kajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-udangan di Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan Undang-undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), dan Pendekatan Perbandingan (Comparatif Approach). Data dalam penelitian ini bersumber dari data dokumen berupa jurnal artikel ilmiah, buku-buku para pakar hukum tata negara, maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Mahkamah Konstitui memiliki kewenangan untuk melindungi hak Konstitusional warga negara melalui fungsinya sebagai the guardian of the constitution dan the final interpreter of constitution melalui jendela Judicial review. Tanpa melakukan perubahan konstitusi dan UU MK sekalipun Mahkamah Konstitusi tetap bisa menangani perkara pengaduan konstitusional dengan memberikan penafsiran atas penerapan Undang-Undang yang multitafsir. (2) Dengan diberikannya kewenangan dalam UUD 1945 untuk menangani Perkara Pengaduan Konstitusional maka akan terwujud keadilan ditengah tengah masyarakat Ketika segala upaya hukum telah dilalui.

Keywords : Pengaduan Konstitusional, Penafsiran Konstitusi, Penambahan Kewenangan.