PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DAN RELEVANSINYA DENGAN PRINSIP KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN = TAX COURT DEVELOPMENT AND ITS RELEVANCE TO THE PRINCIPLE OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE

Andi Ilham Taufik Ramli (B012202094) dengan judul “Pembinaan Pengadilan Pajak Dan Relevansinya Dengan Prinsip Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”. Dibawah bimbingan Syamsul Bachri sebagai Pembimbing Utama dan Naswar sebagai Pembimbing
Pendamping.Penelitian ini membahas isu mengenai dualisme pembinaan pengadilan pajak yang dikaitkan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dengan menguraikan permasalahan mengenai pembinaan pengadilan pajak yang sejalan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dan dampak pembinaan non yustisial terhadap imparsialitas
hakim pengadilan pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta
putusan hakim, bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, jurnal-jurnal hukum dan majalah hukum, serta bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang berasal dari internet berupa berita online. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Pembinaan Pengadilan Pajak
belum sejalan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman
dikarenakan masih terdapatnya campur tangan badan ekstra yudisial yaitu kementerian keuangan dalam aspek pembinaan non teknis yudisial pada Pengadilan Pajak dan bentuk pembinaan Pengadilan Pajak yang dualistis tersebut tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembinaan non teknis yudisial dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya. 2) Dampak pembinaan non teknis yudisial tidak mempengaruhi imparsialitas hakim pajak dalam memeriksa dan mengadili sengketa pajak walaupun secara struktural pengadilan pajak juga berada dalam pembinaan Kementerian Keuangan.
Namun, jika ditelisik melalui penanganan perkara pada Pengadilan Pajak yang terdapat dualisme pembinaan belum menunjukkan efisiensi dalampenanganan perkara.

Keywords : Pembinaan, Pengadilan Pajak, Kemandirian, Kekuasaan Kehakiman