PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks) = HUMAN RIGHTS PROTECTION OF SUSPECT IN PRE-JULY DECISIONS (Study of Makassar District Court Decision Number 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks and Makassar District Court Decision Number 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks)

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan praperadilan dan bentuk perlindungan HAM terhadap warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka (Studi Putusan PN Makassar Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks). Penelitian ini adalah peneitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) hakim dalam memutus dan menerima permohonan praperadilan nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks., menggunakan pertimbangan yuridis berupa kedudukan tersangka yang bukan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Sementara, dalam memutus dan menerima permohonan praperadilan nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks., hakim menggunakan pertimbangan yuridis berupa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polretabes dilakukan dihari libur dan terbitnya surat hasil penyidikan telah lengkap oleh penuntut umum (P-21). (2) bentuk perlindungan hak asasi manusianya adalah mengacu pada Pasal 270 KUHAPidana yaitu melaksanakan kedua putusan praperadilan tersebut. Untuk putusan praperadilan pertama adalah menghilangkan status tersangka terhadap pemohon, mengembalikan barang sitaan dan ganti kerugian atau rehabilitasi. Untuk putusan praperadilan kedua adalah melakukan ulang tahapan hukum acara pidana yang dimulai dari penyelidikan. Tidak ada upaya banding atas putusan praperadilan

Keywords : Perlindungan Hak Asasi Manusia, Tersangka, Putusan Praperadilan