POLITIK HUKUM PENANGANAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH = LEGAL POLITICS OF HANDLING MONEY POLITICS IN REGIONAL HEAD ELECTIONS

Jumriani (B012202024) Politik Hukum Penanganan Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dibimbing oleh Andi Pangerang Moenta dan Hijrah Adhyanti Mirzana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum penanganan politik uang dalam pemilihan kepala daerah dan implementasi
penanganan politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yaitu penelitian hukum normatif yang di dukung dan dilengkapi dengan data empirik, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk memperoleh pemecahan atas permasalahan
yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Politik hukum penanganan politik uang dalam Pilkada pada pembentukan dan pembaharuan pengaturannya merefleksikan bentuk upaya pencegahan pelanggaran terjadinya praktek korup politik uang yang menjadi praktek-praktek ilegal dalam pilkada agar
pemilihan tidak dimenangi dengan cara-cara curang (malpractices) yang memudarkan free and fair election dalam rangka mewujudkan pilkada yang demokratis. (2) Implementasi penanganan politik uang dalam pilkada Makassar tahun 2020 belum maksimal karena dipengaruhi oleh substansi
hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Sebagaimana substansi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, mengatur limitasi waktu penanganan pelanggaran yang relatif singkat, tidak mengatur secara tegas objek politik uang pada masa kampanye serta tidak diaturnya terkait in absentia dalam regulasi tersebut. Adapun struktur hukum pada pilkada
kota Makassar tahun 2020, KPU dan Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan money politic, namun dalam hal penindakan pelanggaran oleh Sentra Gakkumdu masih belum optimal dikarenakan tidak dilakukan penahanan sebagai perbuatan antisipatif oleh aparat sehingga memberi peluang para tersangka melarikan diri. Serta budaya hukum yang
dipengaruhi dengan cara pandang masyarakat yang menilai bahwa pilkada sebagai momentum bagi-bagi rezeki.

Keywords : Politik Hukum, Politik Uang, Pilkada