PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI = LEGAL PROTECTION OF VICTIM AGAINTS SEXUAL VIOLENCE IN UNIVERSITY

ABSTRAK AYU SAFITRI (B012202021) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”. (Dibimbing oleh Abd. Asis dan Nur Azisa).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, melalui wawancara dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianlisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi diberikan dengan cara memberikan hak-hak korban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pendampingan hukum korban dilakukan sejak korban melaporkan kasusnya sampai kasus korban diselesaikan. Sedangkan untuk pemulihan korban dilakukan dengan persetujuan dari korban dan kebutuhan dari korban. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yaitu : Pertama, faktor hukumnya, dimana dalam beberapa rumusan pasal masih mengandung makna yang abstrak. Kedua, faktor penegak hukum, dimana masih kurang efektifnya penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dan ketiga, faktor sarana atau fasilitas, dimana pada ULT UIN Alauddin belum memiliki kantor sendiri sehingga masih mengikut pada kantor PSGA. Selain itu, ULT juga belum memiliki pendanaan sendiri dan juga masih mengikut pada anggaran PSGA.

Keywords : Perlindungan Korban, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi