PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN = LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL FISHING CRIME SETTLEMENT IN THE WATERS AREA OF PANGKAJENE KEPULAUAN

ABSTRACT Muhammad Fauzi Ramadhan B012202020 Dengan Judul “Penegakan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan” (Dibimbing Oleh Abd. Asis dan Audyna Mayasari Muin).
Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis faktor hukum dan faktor aparat penegak hukum yang memengaruhi penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yaitu perundang-undangan tindak pidana di bidang perikanan dengan adanya penambahan unsur empiris berupa wawancara secara langsung oleh pihak aparat penegak hukum tindak pidana di bidang perikanan yang disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) pengaruh faktor hukum memengaruhi Penegakan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam hal implementasi belum efektif akibat ketidakselarasan bentuk sanksi serta ketidakjelasan frasa dalam aturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang menimbulkan disharmonisasi norma. Sedangkan peraturan pelaksana dalam bentuk forum kordinasi yang dibuat demi mekasimalkan kinerja penyidik dalam penanganan Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menimbulkan irisan kewenangan penyidik sehingga terjadi ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugasnya. (2) pengaruh faktor aparat penegak hukum memengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkendala pada peranan seharusnya dan peranan sebenarnya. Peranan seharusnya melalui forum koordinasi instansi penyidik dapat berdampingan dalam melakukan kinerjanya sebagai penyidik, lalu dalam perundang-undangan perikanan penuntut umum adalah penuntut yang mempunyai sertifikasi di bidang perikanan. Sedangkan peranan sebenarnya terjadi irisan kewenangan antara penyidik, sedangkan penuntut umum Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menangani perkara tidak memiliki sertifikasi di bidang perikanan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Illegal Fishing, Penegakan Hukum.