IMPLIKASI HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KEKUASAAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA = LEGAL IMPLICATIONS The Act. NO. 30 OF 2014 CONCERNING GOVERNMENT ADMINISTRATION OF STATE ADMINISTRATIVE JUDICIAL POWER

ABSTRAK MUSLIM HAQ. M., Implikasi Hukum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara, dibimbing Oleh Syamsul Bachri dan Anshori Ilyas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Konsep Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Implikasi Hukum Tindakan Faktual terhadap Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk menelusuri isu hukum yang relevan terhadap topik yang dibahas dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Dengan melakukan upaya-upaya inventarisasi maupun identifikasi bahan hukum yang relevan, serta erat kaitannya dengan isu topik yang dibahas guna untuk mendukung sistematisasi penulisan lebih lanjut. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 1). Konsep KTUN yang diatur dalam Pasal 87 UU AP memuat dua bentuk Keputusan, yaitu, KTUN Tertulis dan KTUN tidak tertulis atau Tindakan Faktual. Konsep Tindakan Faktual juga termasuk tindakan dalam bentuk ucapan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak atas nama jabatan. 2). Implikasi hukum yang ditimbulkan adalah Terjadinya Perluasan Makna KTUN, Diskursus Makna Tindakan Pemerintahan atau Tindakan Faktual, dan Perluasan Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Kekuasaan, Peradilan Tata Usaha Negara