Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Kebijakan Hukum Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi = THE CONCEPT OF NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE AS A LEGAL POLICY IN ASSETS CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION

MUHAMMAD FUAD AZWAR R (B012201039), “Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Kebijakan Hukum Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi”, dibimbing oleh M. Said Karim sebagai pembimbing I dan Haeranah sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum terhadap mekanisme perampasan aset yang ada pada hukum positif Indonesia dan menganalisis konsep non-conviction based asset forfeiture sebagai kebijakan hukum dalam perampasan aset tindak pidana korupsi. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif (legal research) atau doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan berdasarkan bahan hukum primer dan pendekatan kepustakaan (library research) sebagai bahan hukum sekunder dengan dilakukan analisis secara kualitatif yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis dalam menarik kesimpulan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perampasan aset dalam hukum positif Indonesia yang ada saat ini dilakukan dengan penanganan pidana dan perdata namun tetap didasari pada pembuktian pidana terlebih dahulu (follow the suspect) serta hukum pidana juga masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC 2003) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 yang kemudian sebagai tindak lanjut pemerintah pada langkah pembaharuan tersebut menerbitkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang diharapkan menjadi awal mula rezim perampasan aset dengan berfokus pada upaya pengembalian aset (follow the money) di mana UNCAC sebagai sebuah instrumen internasional mengusulkan negara-negara peratifikasi untuk menerapkan konsep perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pemidanaan terhadap pelakunya (non-conviction based asset forfeiture) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Konsep NCB merupakan solusi yang efektif dalam memaksimalkan pengembalian kerugian negara melalui penyitaan dan mengambil alih suatu aset secara in rem atau gugatan terhadap aset sebagai bentuk kebijakan hukum pidana.

Kata Kunci: Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi.