EKSEKUSI ATAS ASET PENUNGGAK PAJAK TERHADAP HAK TANGGUNGAN PADA BANK BUMN = Execution of Tax Dead-Beat Assets Against Mortgage Rights at State-Owned Banks

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis aspek hukum eksekusi aset penunggak pajak yang telah diikat Hak Tanggungan pada Bank BUMN dan mekanisme pertanggungjawaban hukum penunggak pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya pada Kantor Pajak dan Bank selaku kreditor.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian ini didukung wawancara terhadap narasumber akademisi. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.Hasil Penelitian ini menyimpulkan pertama, Kantor Pajak dan Bank BUMN sama-sama memiliki hak untuk menerima pelunasan terlebih dahulu dibanding pihak lainnya. Berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak ada pasal yang mengatur secara khusus dan detail mengenai mana yang harus didahulukan pelunasannya apabila antara Kantor Pajak dan Bank BUMN sama-sama memiliki kepentingan terhadap eksekusi objek yang sama untuk pelunasan utang pajak maupun utang kepada kreditor. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi antara Kantor Pajak dan Bank BUMN untuk memperoleh solusi dalam penyelesaian permasalahan. Kesimpulan Kedua bahwa terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap penunggak pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya pada Bank BUMN selaku kreditor, yaitu administrasi, pidana dan perdata. Mekanisme pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan oleh Bank BUMN melalui somasi, alternatif penyelesaian sengketa, dan melalui pendaftaran gugatan di Pengadilan. Hal ini dilakukan untuk meminta pelunasan pembayaran, ganti kerugian, atau bahkan untuk meminta sita jaminan. Mekanisme lain dapat dilakukan bank dengan cara melakukan pengaduan kepada penyidik untuk ditempuh penyelesaian melalui jalur hukum pidana. Terdapat pertanggungjawaban lain yang dapat dikenakan yaitu pertanggungjawaban administrasi. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat berupa pihak Bank BUMN akan menolak segala pinjaman yang dilakukan lagi oleh wajib pajak/debitor.

Keywords : Eksekusi Aset, Penunggak Pajak, Hak Tanggungan, Bank BUMN