Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Provinsi = Mechanism For Monitoring The Fulfillment Of The Provincial Minimum Wage

Laode Muhammad Isman Hardiansyah Bariun, Mekanisme
Pengawasan Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Provinsi. Dibimbing oleh Ibu Marwati Riza dan Anshori Ilyas.
Permasalahan belum optimalnya pengawasan oleh Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara pada perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini terlihat dari masih adanya perusahaan di Sulawesi Tenggara yang
belum membayar Upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan, padahal dari pihak dinas sudah mengamanatkan kepada setiap perusahaan, agar semua melaksanakan upah sesuai dengan Upah minimum Provinsi (UMP).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimana Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Provinsi. 2) Bagaimana Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Pengawasan Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Provinsi.
Penelitian ini adalah penelitian Normatif dan Empiris yang berlokasi di Sulawesi Tenggara. Data diperoleh melalui survey, wawancara, dan dokumentasi keseluruhan data dianalisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Bahwa pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada perusahaan di Sulawesi Tenggara secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi masih ada 1 dari 10 indikator belum
dilaksanakan yaitu inspeksi langsung yang masih kurangnya pengawasan berkala yang di lakukan oleh Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja Sulawesi Tenggara 2)Faktor penghambat Pengawasan terhadap pemenuhan Upah Minimum Provinsi yaitu : Terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan, Kurangnya Sosialisasi atau edukasi dari dinas terhadap pihak karyawan
maupun manajemen perusahaan, tidak kesesuainya laporan atau informasi mengenai pengupahan pegawai, pihak manajemen perusahaan kurang sigap dalam memberikan perintah untuk memperbaiki laporan yang kurang atau salah.

Keywords : Pengawasan, Pelaksanaan, Upah Minimum Provinisi (UMP).