TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME SEBAGAI SUATU PERILAKU SEKS MENYIMPANG (SUATU KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM) = Exhibitionism as a Deviant Sexual Behavior (A Study of Legal Psychology)

Muhammad Faudzi Ahsani (B012192051) dengan judul “Tindak Pidana Eksibisionisme Sebagai Suatu Perilaku Seks Menyimpang (Suatu Kajian Psikologi Hukum)” dibawah bimbingan Musakkir dan Wiwie Heryani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa fenomena lahirnya suatu perilaku seks menyimpang eksibisionisme dan mengkaji dan menganalisa penerapan aturan hukum yang terkait perilaku seks menyimpang eksibisionisme Adapun tipe penelitian yang berdasarkan fokus kajiannya yakni hukum empiris. Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui studi dokumen yakni perundang-undangan, rancangan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Pengumpulan data melalui studi dokumen juga pada publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, dalam hal ini publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Fenomena eksibisionisme dimulai dari adanya perubahan dalam otak pelaku yang mengganggu kemampuan pelaku untuk membedakan antara benar atau salah. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya psikologis, pandangan behavioral dan kognitif, biologis, sosiokultural dan prelevansi. (2) Penerapan hukum terkait eksibisionisme dapat menggunakan delik Pasal 281 KUHP, Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-undang Pornografi. Hakim berhak menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, jiwanya sakit atau tidak, dan dapat dipidana atau tidak. Apabila majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dan dipidana, maka terdakwa bebas dari hukuman pemidanaan, namun diperintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Dalam menentukan apakah terdakwa dapat bertanggungjawab atau tidak, biasanya hakim meminta bantuan ahli kejiwaan untuk memeriksa keadaan terdakwa, yaitu yang biasa disebut sebagai saksi ahli dalam persidangan sebagaimana alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Keywords : Perilaku Psikologi Hukum, Eksibisionisme, Perilaku Seks