KETAATAN HUKUM MASYARAKAT MAKASSAR DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 (Suatu Kajian Sosiologi Hukum) = Legal Obedience of the Makassar Community in the Implementation of the Covid-19 Health Protocol (A Study of Legal Sociology).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji ketaatan hukum masyarakat Makassar dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan untuk menganalisis dan mengkaji faktor-faktor penghambat ketaatan hukum masyarakat Makassar dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.
Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris dengan menjadikan data lapangan sebagai fokus penelitian. Penelitian ini juga menggunakan perundang-undangan (statute) sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan ketaatan hukum Masyarakat Kota Makassar dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: Statute Approach; Conceptual Approach; Case Approach.Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan fungsi pemerintahan dengan menunjukkan realisasi program dan peraturan yang terukur dalam penanggulang pandemi Covid-19. Dari berbagai peraturan terkait penanganan pandemi Covid-19 di Kota Makassar menunjukkan tingkat partisipasi positif warga dalam menaati peraturan yang ada, tingkat kepatuhan hukum masyarakat di Kota Makassar mayoritas berada pada tingkatan Compliance (pemenuhan keinginan) yang dikarenakan takut dikenakan sanksi, dan pada tingkatan Identification yaitu kepatuhan untuk menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum, serta minim sekali yang berada pada tingkatan Internalization yang mematuhi aturan dikarenakan mengetahui tujuan aturan penerapan protokol kesehatan dan mengetahui bahaya penularan virus Covid-19. 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat di dalam penerapan protokol kesehatan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut: a) Faktor kejenuhan masyarakat. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat menjadi abai terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. b) Faktor ketidaknyamanan menggunakan masker. Kondisi ini membuat sebagian warga tidak bisa beradaptasi dengan penerapan protokol kesehatan menggunakan masker. Kondisi ini membuat warga masyarakat merasa kurang nyaman. c) Faktor pengetahuan masyarakat akan bahaya Covid-19 yang terbatas.

Keywords : Ketaatan hukum, Protokol kesehatan, Covid-19, Makassar