Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Ditinjau dari Ratio Legis Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden = Legal Analysis Of The Decision Of The Constitutional Court Number 39/PUU-XVII/2019 Reviewed From The Ratio Of The Legis Amandement Of The 1945 Constitution Concerning Election Of President And Vice President

Muhammad Arif (B012191072) Analisis Hukum Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Ditinjau dari Ratio Legis Amandemen UUD 1945 Tentang Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dibimbing oleh Hamzah Halim dan Zulkifli Aspan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan kesesuaiannya dengan ratio legis pembentukan pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden pada amandemen UUD 1945. Tipe penelitian yang digunakan dalam peniltian ini adalah penelitian normatif (doktrinal). Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan penelitian hukum yaitu Pendekatan histori (Historical approach), Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan
konseptual (Conseptual approach). Adapun data penelitian akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut..Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dasar pemikiran (Ratio Legis) dari Pasal 6a ayat (3) UUD NRI 1945 tentang syarat keterpilihan presiden dan wakil presiden adalah merupakan kompromi terhadap masalah yang akan timbul jika hanya memakai sistem popular vote. Penambahan tentang syarat persebaran suara bertujuan utama untuk mendapat legitimasi rakyat indonesia seluruhnya dalam kontestasi politik pemilihan presiden. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan representasi rakyat berdasar kewilayahan dapat tercapai agar konflik horizontal bisa dihindari.Majelis hakim Mahkamah konstitusi pada putusan Nomor 39/PUUXVII/2019 terbukti tidak memperhatikan dasar pemikiran (Ratio Legis) dari Pasal 6a ayat (3). Pemaknaan majelis hakim terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan representasi kewilayahan mempunyai konteks yang berbeda dengan pembahasan pembentukan ketentuan ini. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya analisis yang menyeluruh dalam usaha memahami teks konstitusi termasuk dengan mencari tahu dasar pemikiran terbentuknya ketentuan konstitusional tersebut. Perlunya Hakim Mahkamah konstitusi menggali dasar pemikiran sebuah ketentuan dalam UUD 1945 pasca amandemen sebelum memutuskan sebuah perkara Judicial Review

Keywords : Putusan, Mahkamah Konstitusi, Ratio Legis