ANALISIS PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KOTA MAKASSAR = ANALYSIS OF SUPERVISION BY THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY AT THE MAKASSAR CITY NATIONAL LAND AGENCY

ANDI RAHMATIAH (B12116520) Dengan Judul “Analisis Pengawasan Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kota Makassar“. Di bawah Bimbingan Djafar Saidi sebagai Pembimbing Utama dan Naswar sebagai Pembimbing Pendamping.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan oleh BPKP di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. BPKP sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan SPIP di Instansi Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian di kantor BPKP Sulawesi Selatan. sumber bahan yang digunakan ialah sumber data primer (wawancara), dan sekunder library research (penelitian kepustakaan), dan data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu pengawasan BPKP di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar tidak dilakukan secara yuridis Hal ini tidak sejalan Pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP mengatur terkait pembinaan Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh BPKP serta ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Dan Provinsi Sulawesi Selatan Pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 yang memuat Pelaksaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap SPIP terhadap Instansi Pemerintah Pusat dan dan Daerah. Kantor BPKP Sulawesi Selatan berdasarkan hasil wawancara tidak menjadikan pengawasan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar rencana strategis yang dijalankan. Hal ini dapat diverifikasi pada Perjanjian Capaian Kerja BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan yang hanya berfokus Pada Instansi Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan belum melaksanakan pengawasan serta pembinaan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Pengawasn dan di instansi tertentu dilakukan ketika ada permintaan yang diajukan kepada BPKP.

Keywords : BPKP, Pengawasan, Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.