IMPLEMENTASI PENGANGKATAN TAMPING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019 = THE IMPLEMENTATION OF TAMPING APPOINTMENTS IN PRISONS IS REVIEWED FROM PERMENKUMHAM NUMBER 9 OF 2019

A.NANDA RAHMI, (B011191325) dengan judul “Implementasi Pengangkatan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019” dibawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing I dan Muh. Djaelani Prasetya selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengangkatan tamping di lembaga pemasyarakatan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pengangkatan tamping di lembaga pemasyarakatan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa: (1) Implementasi pengangkatan tamping sebagaimana dalam Pasal 7 Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros belum diterapkan secara optimal. (2) Faktor-faktor penghambat dalam implementasi pegangkatan tamping di lembaga pemasyarakatan adalah kelebihan kapasitas (over capacity), kurangnya pegawai lembaga pemasyarakatan, anggaran dan pembuatan surat jaminan.

Keywords : Lembaga Pemasyarakatan, Tamping.