TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA = LEGAL ANALYSIS OF CONSTITUSIONAL COURT DECISION NO. 91/PUU-XVIII/2020 ON LAW NO. 11 OF 2020 ON JOB CREATION


Zulkarnain, Muh.rezky (2023) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA = LEGAL ANALYSIS OF CONSTITUSIONAL COURT DECISION NO. 91/PUU-XVIII/2020 ON LAW NO. 11 OF 2020 ON JOB CREATION. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B011191291_skripsi_17-10-2023 caver1.jpg

Download (281kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B011191291_skripsi_17-10-2023 bab 1-2.pdf

Download (364kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B011191291_skripsi_17-10-2023 dp.pdf

Download (214kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B011191291_skripsi_17-10-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 27 December 2025.

Download (484kB)

Abstract (Abstrak)

MUH. REZKY ZULKARNAIN (B011191291), dengan judul ”Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Di bawah bimbingan Marwati Riza sebagai pembimbing utama, dan Arini Nur Annisa sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pertimbangan hakim dalam memutus inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan menjelaskan langkah pemerintah pasca ditetapkannya putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan konstitusional. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah). Setelah memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan kemudian diolah dan dianalisis, untuk menciptakan penelitian yang evaluatif sehingga tidak bersifat deskriptif semata. Hasil penelitian menemukan bahwa, (1) pertimbangan hakim memutus inkonstitusional bersyarat didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, legal standing pemohon dan alat bukti yang disertai keyakinan hakim. (2) langkah pemerintah dalam menindaklanjuti putusan MK yaitu melakukan perubahan terhadap UU P3 dan menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Keywords : inkonstitusional bersyarat, legal standing, Mahkamah Konstitusi

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: conditionally unconstitutional, constitutional court, legal standing
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 04 Apr 2024 02:44
Last Modified: 04 Apr 2024 02:44
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/31585

Actions (login required)

View Item
View Item