Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik = Juridical Review of Electronic Based Sexual Violence Crimes

MUH. RIVAI ARSYAD (B011191290). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK. Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS dan bagaimana penerapan Lex Spesialis Sistematis dalam Pasal 27 UU ITE dan Pasal 14 UU TPKS. Penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum atau ketentuan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa skripsi, buku, maupun jurnal hukum. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah penelitian, kemudian dijabarkan dalam bentuk preskriptif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana dan uraian unsur pada Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS, maka dapat dikualifikasikan bahwa ketentuan pasal tersebut termasuk sebagai delik aduan, kecuali korban adalah anak dan penyandang disabilitas. (2) Apabila Lex Specialis Sistematis diterapkan terhadap Pasal 14 ayat (1) UU TPKS dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka dapat ditentukan berdasarkan unsur-unsur kedua pasal tersebut yang mendominasi suatu tindak pidana kemudian ditentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus dan ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus tersebut.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Lex Specialis Sistematis, Tindak Pidana