Tinjauan Yuridis Terhadap Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden (Studi Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022) = JURIDICAL REVIEW OF THE MINISTER'S NOMINATION AS A PRESIDENTIAL CANDIDATE (Study of MK Decision No. 68/PUU-XX/2022)

ANDI SURYA MUKALDI (B011191268), “Tinjauan Yuridis Terhadap
Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden (Studi Putusan MK No. 68/Puu-XX/2022)”. Dibawah bimbingan Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing Utama dan Ariani Arifin sebagai Pembimbing Pendamping.Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis implikasi hukum putusan MK No. 68./PUU-XX/2022 terhadap Menteri sebagai Calon Presiden dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Untuk menganalisis pengaturan serta bentuk persetujuan dan izin cuti menteri
yang mencalonkan sebagai Calon Presiden dan Untuk enganalisis pengaturan serta bentuk persetujuan dan izin cuti menteri yang mencalonkan sebagai Calon Presiden.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual, Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mendapatkan gambaran secara umum dan khusus yang tersusun secara sistematis dan komprehensif .Hasil dalam penelitian ini adalah (1) Implikasi Hukum yang kemudian timbul dari hal tersebut, dapat memberikan keleluasaan bagi Menteri untuk memenuhi hak konstitusionalnya selaku warga negara dengan tetap menjalankan kewajibannya terhadap jabatan yang telah diamanahkan. Namun , dengan adanya putusan tersebut mampu menimbulkan polemik terkait penyalahgunaan wewenang Ketika telah memasuki prosesi pencalonan. (2) Dalam hal bentuk pengaturan persetujuan dan izin cuti yang diberikan presiden kepada Menteri dan pejabat setingkat Menteri belum terdapat aturan ataupun mekanisme yang mengatur terkait hal tersebut. Hanya saja telah terdapat aturan ataupun mekanisme untuk
Menteri Ketika ingin cuti di masa Pemilihan umum dalam hal posisi sebagai anggota partai politik. Telah terdapat mekanisme permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, hanya saja ditujukan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota saja tidak untuk Menteri dan Pejabat setingkat Menteri.Sekiranya hal itu juga diberlakukan untuk Menteri.

Kata Kunci : Calon Presiden; Pemilihan Umum, Pencalonan Menteri