ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI TWITTER YANG MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI SEKSUAL (Studi Kasus Putusan No. 662/Pid.Sus/2022/PN.Sby) = JURIDICAL ANALYSIS OF PORNOGRAPHY CRIMES THROUGH TWITTER PROVIDING SEXUAL INFORMATION SERVICES (Case Study of Decision No. 662/Pid Sus/2022/PN.Sby)

INDAH CAHYA WULAN (B011191199), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Melalui Twitter Yang Memberikan Layanan Informasi Seksual (Studi Kasus Putusan No. 662/Pid. Sus/2022/Pn.Sby)" dibawah bimbingan Abd. Asis selaku pembimbing utama dan Muhammad Djaelani Prasetya selaku pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pornografi (cyberporn) melalui Twitter yang memberikan layanan informasi seksual serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada perkara putusan nomor 662/Pid.Sus/2022/Pn.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku sera jumnal hukum yang relevan dan berdasar pada muatan penelitian. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kualifikasi perbuatan tindak pidana yang dilakukan karena telah menyediakan jasa pornografi melalui Twitter yang digunakan sebagai media dalam menyebarkan muatan kesusilaan berdasarkan ketentuan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan telah melanggar pada Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.662/Pid.Sus/2022/Pn.Sby sudah tepat dan telah memenuhi unsur pada Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan kesesuaian pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kembali dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang ada dengan dapat dipilih dan dipertanggungjawabkan oleh majelis hakim.

Kata Kunci.: Tindak Pidana, Informasi dan Transaksi Elektronik, Pornografi.