TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN = JURIDICAL REVIEW ESTABLISHMENT OF A FISHERY COURT BASED ON LAW NUMBER 31 OF 2004 CONCERNING FISHERIES

Muh. Fikran Sena (B011191160), dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembentukan Pengadilan Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”. Di bawah bimbingan (Romi Librayanto) sebagai pembimbing utama, dan (Muhammad Zulfan Hakim) sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembentukan Pengadilan Perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 terhadap Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika pembentukan Pengadilan Perikanan tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 (studi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku,jurnal, dan karya ilmiah), dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum.
Ketiga bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis, sehingga akan memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan preskripsi sehingga penelitian ini tidak bersifat deskripsi semata.
Hasil penelitian menemukan bahwa, (1) pembentukan Pengadilan Perikanan melalui UU Nomor 31 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 karena tidak memperhatikan frasa “diatur dengan undang-undang”. (2) Akibat hukum karena pembentukan Pengadilan Perikanan tidak sesuai dengan konstitusi maka Pasal 71 UU Perikanan tersebut harus dicabut atau diubah oleh DPR ataupun dapat diajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Keywords : Pengadilan Perikanan