MONEY POLITIK DALAM PERILAKU PEMILIH (STUDI KASUS PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 PADA KECAMATAN PAJUKUKANG KABUPATEN BANTAENG) = POLITICAL MONEY IN VOTER BEHAVIOR (CASE STUDY OF SIMULTANEOUS ELECTIONS IN 2018 IN PAJUKUKANG SUB-DISTRICT, BANTAENG REGENCY)

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut hantaman politik transaksional bukan hanya merusak sendi-sendi pemilu, tetapi juga menjadi tunas terjadinya korupsi politik dalam pemerintahan. Bentuk pelanggaran pilkada berupa money politik yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng berupa pembagian uang dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 406/PID.SUS/2018/PT.MKS menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin dan Putusan No. 441/PID.SUS/2018/PT.MKS menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ira Marlina Binti Marsuki. Penelitian ini berfokus menjawab bagaimana money politik mempengaruhi perilaku pemilih di Kecamatan Pajukukang pada pemilihan Bupati Kabupaten Bantaeng 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana money politik terjadi pada pilkada serentak 2018 sekaligus melihat pengaruhnya terhadap perilaku pemilih khususnya Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.
Penelitian ini menggunakan konsep money politik menurut Begouvic (2021), perilaku pemilih menurut Dan Nimo (1989), dan teori klientelisme menurut Berenschot (2019) sebagai pisau analisis, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2009) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Kecamatan Pajukukang kebanyakan adalah pemilih rasional, kemudian pelanggaran money politik yang bisa dibuktikan dan bisa sampai kepada keputusan pengadilan hanya kasus yang tertangkap tangan langsung di Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang. Ridwan dan Ira yang berada dalam jaringan klientelisme ditugaskan sebagai peluncur untuk menggerakkan warga masyarakat Kecamatan Pajukukang memilih calon tertentu, namun karena faktor dasar hukum yang lemah membuat penelusuran siapa yang menjadi aktor dibalik mereka tidak bisa diselidiki lebih lanjut dengan kata lain hanya dua kasus yang dapat dibuktikan pihak penyelenggara dalam Pilkada serentak 2018. Selain itu, masih minimnya kesadaran masyarakat akan money politik sebagai pelanggaran pilkada membuat masyarakat di Kecamatan Pajukukang mudah disusupi dengan pelanggaran pilkada seperti money politik oleh jaringan orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kata Kunci : Klientelisme, Money Politik, Perilaku Pemilih, Pilkada.