Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perjanjian Kapal Selam Nuklir Antara Australia Dan Prancis = A Review of International Trade Law Against the Nuclear Submarine Agreement Between Australia and France

VAREL MUHAMMAD (B011181592) dengan Judul “Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perjanjian Kapal Selam Nuklir Antara Australia Dan Prancis”. Di bawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai Pembimbing Utama dan Tri fenny Widayanti sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Prancis dapat dikatakan sebuah perjanjian (perdagangan) internasional dan untuk mengetahui upaya hukum seperti apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan wanpestasi terhadap perjanjian jual beli kapal selam antara Australia dan Prancis berdasarkan hukum internasional.
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal, literatur buku maupun laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur dalam internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Pada perjanjian jual beli kapal selam antara Australia dan Prancis sudah dapat dikatakan sebuah perjanjian internasional dengan menyalaraskan kepada unsur-unsur tahapan pembuatan perjanjian internasional yang diatur oleh konvensi wina 1969. 2) Berbagai cara penyelesaian sengketa internasional salah satunya adalah wanprestasi dengan cara negoisasi, konsiliasi, arbitrase & penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah konstitusi dan cara penyelesaian permasalahan wanprestasi didalam perjanjian jual beli kapal selam antara Australia dan Prancis ialah negoisasi yang dimana telah di cantumkan pada Article 20 di framework agreement between the government of australia and the government of the french republic concerning cooperation on the future submarine program.

Keywords : Hukum Perdagangan Internasional, Perjanjian Kapal Selam Nuklir, Wanprestasi.