INDEKS KEBERLANJUTAN KAWASAN INDUSTRI DITEPI AIR STUDI KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU BALIKPAPAN

Kawasan Industri Kariangau (KIK) merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Kota Balikpapan, terintegrasi dengan pelabuhan peti kemas, jalan tol Samarinda Balikpapan, pembangkit listrik dan jembatan Pulau Balang. Permasalahan sengketa kepemilikan tanah, pengupasan lahan tanpa ada aktivitas, eksploitasi kawasan Hutan Lindung Sungai Wain, perubahan sosial masyarakat, berkurang akses tepi air sebagai mata pencarian dan perlambatan investasi. Keberlanjutan kawasan industri harus memikirkan masa depan dengan konsep keberlanjutan yang dari pilar-pilar utama aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Penelitian ini bertujuan (1) merumuskan indeks keberlanjutan yang dapat mengukur keberlanjutan kawasan industri di tepi air (2) menilai keberlanjutan Kawasan Industri tepi air Kariangau (3) merumuskan arahan teknis pengembangan kawasan industri tepi air kariangau berkelanjutan.
Penelitian dilaksanakan di Kota Balikpapan dimulai dengan merumuskan Indeks Keberlanjutan Kawasan Industri ditepi Air (IKKITA) dari tiga aspek keberlanjutan yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan melalui Analysis hierarchy Process (AHP) dan Expert choices menggunakan pair wise. IKKITA kemudian digunakan untuk menilai keberlanjutan Kawasan Industri Kariangau dengan analisis Geograhic Information System (GIS) dan data rujukan. Selanjutnya membuat arahan teknis pengembangan Kawasan Industri Kariangau menggunakan analisis Deskriptif pendekatan Triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan 9 indikator utama dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yaitu ruang terbuka hijau, ruang konservasi air, lingkungan sensitif, sumber air PDAM, tingkat pengangguran, Koefisien Gini, kerapatan bangunan, taraf kehidupan dan tersediaan transportasi publik menunjukkan nilai Kawasan Industri Kariangau sebesar 2.47 berarti berkelanjutan, namun tidak mutlak karena ditemukan aspek sosial dengan skor dibawah 0.75, yaitu indikator ketersediaan air baku PDAM. Penelitian ditutup dengan arahan peningkatan ketersediaan jaringan infrastruktur air bersih PDAM berbasis zona aktivitas kawasan.