Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan = Analysis of State-Owned Asset Administration at The Office of The Work Unit for The Implementation of Settlement Infrastructure Region II of South SulawesiAnalysis of State-Owned Asset Administration at The Office of The Work Unit for The Implementation of Settlement Infrastructure Region II of South Sulawesi

Penelitian ini bertujuan menganalisis penatausahaan barang milik negara di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan dan hambatan dalam implementasi penatausahaan serta solusi dari hambatan tersebut. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Informan merupakan sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dari informan penelitian akan digunakan sebagai acuan untuk menganalisis variabel pada obyek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penatausahaan barang milik negara pada kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan belum berjalan secara optimal. Proses pembukuan dan inventarisasi hingga pelaporan barang milik negara pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan sudah tercatat dan terlaporkan di aplikasi tersistem, yaitu SAKTI sejak tahun 2022. Aplikasi ini bersumber pada peraturan pemerintah, salah satunya pada PMK 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Terdapat hal-hal yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga masih terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan penatausahaan pada kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan. Pertama, pada tahap pembukuan kurangnya koordinasi antara staff teknis dengan staff BMN dapat mengakibatkan adanya perbedaan nominal rupiah/angka yang dapat berpengaruh pada necara di pelaporan. Kedua, terdapat pegawai baru yang belum memiliki pengalaman dalam pencatatan aset dan baru mengaplikasikan SAKTI sehingga masih melakukan kesalahan pencatatan saat mengaplikasikan SAKTI dan saat memasukkan kode akun. Ketiga, terhambatnya proses pencairan dana untuk belanja dan biaya pemeliharaan bangunan dapat mempengaruhi proses inventarisasi pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan.

Keywords : barang milik negara, hambatan, penatausahaan