IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPRES NO 55 TAHUN 2019 PADA PERTAMBANGAN NIKEL DI KABUPATEN KONAWE UTARA SULAWESI TENGGARA = POLICY IMPLEMENTATION OF PERPRES NO 55 OF 2019 ON NICKEL MINING IN KONAWE UTARA REGENCY, SOUTHEAST SULAWESI

Sebagai bentuk upaya dalam menjaga stabilitas lingkungan agar terciptanya kualitas udara yang bersih serta minim emisi, membuat pemerintah mengeluarkan Kebijakan PERPRES No 55 Tahun 2019 yang berisikan percepatan kendaraan listrik berbasis baterai. Kendaraan listrik yang berbasis baterai dapat mereduksi emisi karbon yang selama ini mencemari lingkungan. Pembuatan kendaraan listrik yang berbasis baterai diwajibkan menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembuatannya, salah satunya Nikel. Sehingga, pada implementasinya mengharuskan pertambangan nikel secara massif di Kabupaten Konawe Utara, agar dapat memenuhi penggunaan komponen dalam negeri pada bahan baku baterai kendaraan listrik.
Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif, untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan PERPRES No 55 Tahun 2019 Pada Pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara, serta mengetahui implikasi yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan tersebut, dengan menggunakan teori Implementasi dari Merilee S. Grindle. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang terlibat pada Implementasi Kebijakan tersebut, observasi partisipasi dilakukan oleh pernulis dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, serta dokumentasi dilapangan.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan PERPRES NO 55 Tahun 2019 Pada Pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara sudah berjalan sebagaimana indikator-indikator proses implementasi, seperti terdapatnya kepentingan, kekuasaan, sumber daya, serta strategi dari setiap aktornya. Namun, kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai implikasi dari pertambangan Nikel tersebut bertolak belakang dengan tujuan Kebijakan tersebut, yaitu menjaga stabilitas lingkungan. Terdapat kerusakan lingkungan yang tidak biasa pada area sekitar pertambangan, serta tercemarnya laut dan sumber mata air masyarakat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dekeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalah lingkungan terlihat cukup dilematis.

Keywords : PERPRES No 55 Tahun 2019, Implementasi, Pertambangan Nikel, Politik Lingkungan, Implikasi Lingkungan.