Mulyadi, Muhammad Athallariq Gio (2023) Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Telah Melaksanakan Prestasi Berdasarkan Homologasi yang Kemudian Dibatalkan Melalui Putusan Kasasi = Legal Protection Against Parties Who Have Implemented Performance Based on Homologation Canceled Through Cassation Decision. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/31267/1.hassmallThumbnailVersion/B011181383_skripsi_04-08-2023%20caver1.jpg)
![](/31267/1.haspreviewThumbnailVersion/B011181383_skripsi_04-08-2023%20caver1.jpg)
B011181383_skripsi_04-08-2023 caver1.jpg
Download (272kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B011181383_skripsi_04-08-2023 bab 1-2.pdf
Download (960kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B011181383_skripsi_04-08-2023 dp.pdf
Download (785kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B011181383_skripsi_04-08-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 12 December 2025.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
MUHAMMAD ATHALLARIQ GIO MULYADI (B011181383) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Telah Melaksanakan Prestasi Berdasarkan Homologasi yang Kemudian Dibatalkan Melalui Putusan Kasasi”. (Di Bawah Bimbingan Anwar Borahima sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Pendamping). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat pembatalan suatu homologasi dan putusan pengesahan perjanjian perdamaian serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap para pihak yang telah melaksanakan prestasi berdasarkan homologasi yang dibatalkan melalui putusan kasasi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Niaga Kota Makassar, Kantor Hukum perwakilan Kreditor PT Asuransi Jiwa Kresna, dan terdapat pelaksanaan penelitian menggunakan metode daring/virtual.
Adapun hasil penelitian ini, yakni hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (rechtvinding) khususnya dalam perkara ini di mana putusan PKPU yang dimohonkan pembatalan telah terbukti terjadi kesalahan penerapan hukum sehingga harus dibatalkan yang berakibat batalnya seluruh produk yang dihasilkan dari PKPU tersebut. Selain itu, pemerintah harus dapat memberikan perlindungan hukum berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak khususnya dalam hal tidak ditolaknya permohonan yang dimohonkan kepada OJK. PT Asuransi Jiwa Kresna maupun OJK harus dapat melihat kepentingan masyarakat secara luas agar dapat melahirkan suatu keputusan yang berpihak kepada masyarakat.
Keywords : Pembatalan, Homologasi, Perlindungan Hukum.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Cancellation, Homologation, Legal Protection |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 19 Mar 2024 06:39 |
Last Modified: | 19 Mar 2024 06:39 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/31267 |