KEPASTIAN HUKUM PRINSIP “DROIT DE SUITE” TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA = LEGAL CERTAINTY OF “DROIT DE SUITE” PRINCIPLES AGAINST THE FIDUCIARY ASSURANCE OBJECTS DEPRIVED FOR THE STATE

STEFANY (B011171576). KEPASTIAN HUKUM PRINSIP “DROIT DE SUITE” TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA. Dibimbing oleh Nurfaidah Said sebagai Pembimbing Utama dan Marwah sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan prinsip droit de suite terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara dan juga untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (field research) yang terdiri atas wawancara dan angket (kuesioner) dan studi kepustakaan (library research). Selanjutnya data-data dianalisis dan diolah melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan prinsip droit de suite terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas untuk negara pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1238 K/Pdt/2017 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2612 K/Pdt/2020 berdasarkan jaminan fidusia bersifat mutlak, kecuali dalam kasus objek dirampas negara. Secara hukum, hak kreditor dalam mengambil objek jaminan dari tangan pihak lain masih tetap ada dan tidak hilang, akan tetapi dengan dirampasnya barang jaminan untuk negara maka kepentingan pribadi tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum, sehingga hak pemenuhan piutang kreditor yang terdapat pada jaminan menjadi beralih kepada negara dan pada akhirnya mengakibatkan kreditor kehilangan haknya dalam memperoleh pelunasan piutang dalam objek jaminan fidusia, namun dalam hal ini kreditor tidak kehilangan haknya dalam pemenuhan piutang berdasarkan Pasal 1131 BW. (2) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap kreditor yang objek jaminannya dirampas untuk negara telah diatur dalam UUJF yaitu perlidungan hukum lahir pada saat pendaftaran jaminan fidusia dilakukan. Setiap benda yang dibebani atau diikat secara jaminan fidusia harus didaftarkan. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, memberikan kreditor penerima jaminan fidusia hak untuk mendahului terhadap kreditor lainnya, memenuhi asas publisitas (terbuka untuk umum), dan mencegah terjadinya proses fidusia ulang terhadap objek jaminan.

Keywords : Dirampas Untuk Negara, Droit De Suite, Jaminan Fidusia