ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PROSEDUR PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI KASUS PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA) = JURIDICAL ANALYSIS OF THE RIGHT TO FREEDOM OF ASSOCIATION AND ASSEMBLY IN LAW NUMBER 16 OF 2017 CONCERNING CHANGES IN THE PROCEDURE FOR DISSOLUTION OF MASS ORGANIZATIONS (CASE STUDY OF THE DISSOLUTION OF HIZBUT TAHRIR INDONESIA)

TANTO SAPUTRA (B11116411) dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Prosedur Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)”. Dibawah bimbingan Ilmar Aminuddin sebagai Pembimbing I dan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing II.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi perubahan pengaturan pembubaran ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan kesesuaiannya dengan prinsip hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta prinsip kepastian hukum dengan menggunakan studi kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif melalui teknik pengumpulan bahan hukum Kepustakaan (Library Research) serta berdasarkan Pendekatan Perundang-Undangan dan Konseptual. Bahan hukum yang berhasil dihimpun kemudian penulis analisis secara Kualitatif Deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini menemukan bahwa keputusan pemerintah untuk mengubah mekanisme pembubaran ormas memiliki kelemahan secara substansial karena tidak bersesuaian dengan nilai-nilai kepastian hukum dan prinsip pengaturan terhadap pembatasan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Pertama, perubahan prosedur pembubaran ormas akibat berlakunya asas contrarius actus serta berubahnya politik hukum pemerintah setidaknya berimplikasi pada hilangnya mekanisme peradilan, pemangkasan proses penjatuhan sanksi berjenjang dan klaim proses hukum yang hanya menjadi kewenangan pemerintah. Kedua, keputusan untuk membubarkan HTI yang didasarkan pada pertentangannya dengan Pancasila dan UUD 1945, tidak adanya kontribusi positif dalam upaya pembangunan nasional, serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum telah sesuai dengan perubahan prosedur pembubaran dalam Undang-Undang Ormas tetapi belum memenuhi aspek kepastian hukum sehingga perlu didasarkan pada ukuran-ukuran objektif sebagaimana kriteria pembatasan derogable rights dalam Konstitusi RI Pasal 28 J maupun dalam ketentuan norma hukum internasional.

Keywords : Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Hizbut Tahrir Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan.