GOVERNANCE NETWORK PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA = GOVERNANCE NETWORK IN NEW RENEWABLE ENERGY POLICY IMPLEMENTATION IN INDONESIA

ABSTRAK
Implementasi kebijakan Energi Baru Terbarukan sangat penting dalam enghadapi perubahan iklim demi melahirkan sumber-sumber energi baru yang bersih dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan energi baru terbarukan dengan pendekatan governance network.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Informan penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan energi baru terbarukan. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis data interaktif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebijakan EBT di Indonesia yang melibatkan berbagai jaringan dan aktor tidak berjalan efektif dari dimensi kontak dengan tidak terjalinya kerjasama antar para actor. Dimensi Kepercayaan yang terbangun antar aktor yang terlibat dalam pengembangan EBT di Indonesia kurang efektif karena adanya tidak kesamaan pandangan antar actor dari wewenan serta dampak yang diberikan kepada pihak actor yang terlibat. Dimensi Berbagi Informasi antara antor kurang berjalan dengan efektif karena selama ini aturan yang mengikat seluruh stakeholders belum ada sehingga menyebabkan pertukaran informasi masih sangat kurang. Pola Pertukaran Sumberdaya antar aktor yang terlibat masih belum optimal karena belum adanya aturan yang bersifat menyeluruh dan mengikat antar aktor untuk saling berbagi informasi. Perlu adanya aturan yang lebih menegaskan pentingnya kolaborasi dari berbagai aktor dalam pengembangan EBT di Indonesia, khususnya dalam pertukaran sumberdaya antar aktor. Pola Pengembangan kebijakan Energi Baru Terbarukan di Indonesia ke depan telah menghasilkan satu formulasi prototype model network governance dalam kebijakan EBT yang merupakan salah satu solusi efektif yang memiliki tiga langkah yang memiliki lima aspek yaitu penguatan struktur birokrasi, pengembangan contak dan kepercayaan, serta pengorganisasi informasi dan pertukaran sumber.
Kata Kunci: Jaringan Kebijakan, Energi Baru dan Terbarukan.

ABSTRACT
The implementation of the New and Renewable Energy policy is very important in dealing with climate change in order to create new energy sources that are clean and environmentally friendly. This study aims to analyze the implementation of new renewable energy policies with a governance network approach. The research method uses a qualitative approach. Data sources include primary and secondary data. The informants of this research are the stakeholders involved in the implementation of new renewable energy policies. Data collection methods include observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis using interactive data analysis method.
The results of this study indicate that EBT policies in Indonesia which involve various networks and actors are not running effectively from the contact dimension with no collaboration between actors. The dimension of trust that is built between actors involved in the development of EBT in Indonesia is less effective because there are differences in views between actors regarding authority and the impact it has on the actors involved. The dimension of Information Sharing between agencies is not running effectively because so far the rules that bind all stakeholders do not exist, causing the exchange of information to be lacking. The pattern of resource exchange between the actors involved is still not optimal because there are no comprehensive and binding rules between actors to share information with each other. There needs to be rules that further emphasize the importance of collaboration from various actors in the development of EBT in Indonesia, especially in the exchange of resources between actors. The New Renewable Energy policy development pattern in Indonesia in the future has produced a prototype formulation of the network governance model in the EBT policy which is an effective solution that has three steps that have five aspects, namely strengthening the bureaucratic structure, developing contacts and trust, as well as organizing information and exchange source.

Keywords: Policy Network, New-Renewable Energy.