Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

RISMAWATI NUR, B021191069, dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi” Di bawah bimbingan Aminuddin Ilmar sebagai pembimbing utama dan Fajlurrahman sebagai pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui prosedur pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat terhadap hakim konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan sinkronisasi vertical dan horizontal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum sebagai sumber data penelitian yang terdiri atas segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, buku-buku hukum, dan artikel ilmiah. Bahan tersebut kemudian diidentifikasi dan diinventarisasi dengan menggunakan content analysis sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPR sebagai lembaga pengusung hakim konstitusi sesuai Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 jo. Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003 DPR hanya diberikan kewenangan untuk mengusulkan hakim konstitusi dan tidak memiliki kewenangan dalam hal melakukan pemberhentian terhadap hakim yang diusulkannya. Di samping itu, prosedur pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan Keputusan pemberhentian hakim konstitusi cacat secara prosedur/tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian hakim konstitusi secara hormat sesuai PMK 4/2012.