ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERMENDAGRI NO.72 TAHUN 2020 = LEGAL ANALYSIS OF VILLAGE HEAD ELECTION ORGANIZERS IN PERMENDAGRI NO.72 OF 2020


Waliyullah.t, Muh.awal (2023) ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERMENDAGRI NO.72 TAHUN 2020 = LEGAL ANALYSIS OF VILLAGE HEAD ELECTION ORGANIZERS IN PERMENDAGRI NO.72 OF 2020. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B011191105_skripsi_08-11-2023 CAVER1.jpg

Download (251kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B011191105_skripsi_08-11-2023 BAB 1-2.pdf

Download (823kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B011191105_skripsi_08-11-2023 DP.pdf

Download (143kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B011191105_skripsi_08-11-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2026.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

ABSTRAK MUH. AWAL WALIYULLAH. T. (B011191105). ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERMENDAGRI NO. 72 TAHUN 2020. Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing Utama dan Naswar sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Menurut Permendagri No. 72 Tahun 2020 dan untuk menganalisis Fungsi dan Tugas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu bahan hukum tersebut akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.Adapun hasil penelitian yaitu (1) bahwa terdapat kesamaan terhadap kelembagaan pada Undang-Undang terkait Pemilihan Kepala Desa, yaitu pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bentuk kelembagaan yaitu panitia pemilihan kepala desa, begitupula pada Permendagri No. 72 Tahun 2020 , Perda Maros No.4 Tahun 2015 serta Perda Bone No. 1 Tahun 2015, tetapi pada Perda Maros terdapat pengawasan terhadap pemilihan tersebut (2) fungsi kelembagaan pada Permendagri No. 72 Tahun 2020, Perda Maros No. 4 Tahun 2015 serta Perda Bone No. 1 Tahun 2015, fungsi pada masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut telah mengacu pada Undang-Undang Desa No. 14 Tahun 2014.

Kata Kunci : Fungsi dan Tugas; Peraturan Mentri Dalam Negeri; Kelembagaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Functions and Duties; Institutions; Regulation of the Minister of Home Affairs.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 26 Mar 2024 06:23
Last Modified: 26 Mar 2024 06:23
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/30526

Actions (login required)

View Item
View Item