MODEL TITIK TEMU KOMUNIKASI POLITIK LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM PENETAPAN APBD PERUBAHAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT = POLITICAL COMMUNICATION MEET POINT MODEL LEGISLATIVE AND EXECUTIVE DETERMINATION APBD CHANGES IN WEST SULAWESI PROVINCE

AMALIA FITRI. Model Titik Temu Komunikasi Politik Legislatif dan Ekse-kutif dalam Penetapan APBD Perubahan di Provinsi Sulawesi Barat (Dibimbing oleh Hafied Cangara, Andi Alimuddin Unde, Kartini Hanafi Idris)

Komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif merupakan instrumen penting dalam penyusunan APBD dan sangat menentukan dalam penetapan APBD Perubahan di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi model komunikasi politik legislatif dan eksekutif dalam penetapan APBD Perubahan di Provinsi Sulawesi Barat.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus dengan tipe eksploratif. Informan penelitian adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat. Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Analisis data menggunakan analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan dinamika komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam pembahasan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 Propinsi Sulawesi Barat, mulai dari tahapan Perumusan KUA dan PPAS, serta pembahasan RAPBD sampai pada tahapan pengesahan anggaran selalu diwarnai perdebatan antara Eksekutif dan Legislatif dalam menunjukkan fungsi kewenangan dan masing-masing menuju pencapaian saling pengertian satu sama lainnya. Seluruh fraksi pada DPRD telah menjalankan peran dan fungsi pengawasan dan penilaian usulan APBD Perubahan yang diajukan oleh eksekutif. Masalah krusial dalam komunikasi antara legislatif dan eksekutif yang memungkinkan terjadinya deadlock adalah transparansi, koordinasi, kepentingan dan skala prioritas program yang diusulkan dalam APBD-P. Anggota DPRD menunjukkan kemampuan dan kompetensinya dalam menjalankan fungsi budgeting, Di sisi lain eksekutif seringkali menyajikan data dan draf dokumen APBD-P yang tidak valid dan lengkap sehingga mendapatkan kritikan dan saran dari legislatif. Model komunikasi politik yang digunakan dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan persepsi adalah model titik temu kesatuan pemahaman (mutual understanding) atau kompromi.

Kata Kunci: Model Komunikasi Politik, Legislatif dan Eksekutif, Penetapan ABPD-P