SINERGITAS PENGATURAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN = THE SYNERGY OF THE REGULATION OF ABUSE OF AUTHORITY OF GOVERNMENT OFFICIALS IN THE CORRUPTION LAW AND THE GOVERNMENT ADMINISTRATION LAW

UU Tipikor tidak memberikan keterangan, definisi atau pengertian secara jelas dan eksplisit mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan. Tidak adanya uraian yang menjelaskan batasan atau ruang lingkup arti menyalahgunakan kewenangan secara akademik maupun praktik menimbulkan berbagai macam pendapat dan penafsiran.Pasal 3 UU Tipikor selain harus juga membuktikan adanya perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta adanya kerugian keuangan negara maka unsur penting yang harus dibuktikan adalah adanya penyalahgunaan kewenangan sementara terkait penyalahgunaan kewenangan juga diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan bahkan dalam UU Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 21 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah pengaturan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan dalam undang-undang administrasi pemerintahan dan undang-undang tindak pidana korupsi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1). Ketentuan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memperjelas makna penyalahgunaan wewenang yang ada dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga yang tadinya tidak terdapat pengertian atau definisi penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan hadirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka membuat jelas pemaknaan penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 2). Penilaian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang terhadap tindakan pejabat pemerintahan harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana akan dibuktikan dua hal yang pertama terkait ada tidaknya kewenangan dan yang kedua terkait prosedur penggunaan kewenangan.

Keywords : Sinergitas, Penyalahgunaan Wewenang, Pejabat Pemerintahan