EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT DENGAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA = THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING JUDGES' DECISIONS RELATED TO NARCOTICS EVIDENCE SEIZED BY THE STATE

ABSTRAK AS’AD DJAELANI SIBGHATULLAH BW (B012202101) Efektivitas Penerapan Putusan Hakim Terkait Dengan Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara, Pembimbing Utama Abd. Azis dan Muhammad Basri sebagai Pembimbing Pendamping Di dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan (1) narkotika, precursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara. Terhadap pasal ini, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat dalam judul tesis ini karena masih terdapat persoalan terkait dalam pelaksanaannya pasca putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penerapan pelaksanaan putusan hakim terkait dengan barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara dan bagaimana hambatan pelaksanaan pemusnahan terkait dengan barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara.Untuk melengkapinya, maka Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pola penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang mengambil data primer dalam bentuk wawancara dan data sekunder yaitu melakukan pengolahan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pengaturan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Yang Dirampas Untuk Negara adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) yang terdapat di dalam Pasal 1 butir (16), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. a. Pasal 1 butir (16) KUHAP, Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J. A / 8 / 1988 tentang Penyeleaian Barang Rampasan Di dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J. A /8 / 1988, Barang Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 03/PMK.06/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengelolaan Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. 2) Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri selama ini belum sepenuhnya berjalan efektif, hal ini di sebabkan oleh lamanya waktu pengeluaran ijin pemusnahan barang rampasan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Penentuan kondisi fisik barang rampasan berupa Narkotika dari instansi berwenang, yang dibutuhkan yang terkait dalam proses penyelesaian pemusnahan terhadap barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3) Hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti Narkoba yang dirampas untuk Negara yaitu Kendala Yuridis dan non yuridis.

Kata kunci: Efektivitas, Pemusnahan, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika.