ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA MILITER (Studi Kasus Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021) = JUDICIAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF DETENTION COMMITTED BY MILITARY MEMBERS (Case Study of Decision Number 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021)

SITTI HAJAR MUCHLIS, NIM B011191033 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021)”. Di bawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan hukum pidana militer dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan oleh anggota militer yang terdapat dalam Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan Pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks, jurnaI hukum, dan artikel.
Adapun hasil penelitian ini adalah :1.) Kualifikasi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh oknum anggota militer tidak secara khusus diatur dalam KUHPM. Olehnya dalam penyelesaian perkara,berdasarkan pasal 1 dan 2 KUHPM digunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam KUHPM, namun dalam proses penyelesaian perkara tetap dilaksanakan dalam lingkup peradilan militer dan sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan militer. 2.) Penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021 Majelis Hakim seyogyanya menjeratterdakwa dengan pasal 481 KUHP sebab telah melakukan tindak pidana penadahan lebih dari satu kali. Selain itu terdakwa yang merupakan anggota militer yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga citra TNI di mata masyarakat, pun patut menjadi alasan adanya pemberian pidana tambahan sebagaimana yang tercantum dalam KUHPM. Olehnya itu sepatutnya ada pemberian sanksi tambahan yang diberikan, seperti pemecatan, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu.

Keywords : Anggota Militer, Oknum, Tindak pidana Penadahan