PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU

Andi Heriaksa (B022171080), Perlindungan Hukum Atas Penguasaan
Tanah Oleh Masyarakat Pesisir di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.
(dibimbing oleh Farida Patittingi dan Kahar Lahae).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan terbitnya
sertipikat hak milik atas tanah di wilayah pesisir Tanjung Balai Karimun dan
untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah
pesisir Tanjung Balai Karimun.
Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris,
karena penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan
untuk memperoleh data yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Pantai
Kuda Laut, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,
Tanjung Balai Provinsi Riau. Dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan
secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Nomor (1) penerbitan Sertipikat
atas tanah di Wilayah Pesisir Sempadan Pantai Kuda Laut Kelurahan Baran
Timur, Kecamatan Meral Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun atas
wilayah Sempadan Pantai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2)
angka 2 huruf a juncto Pasal 10 angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan tidak
sesuai dengan Pasal 24 Angka II huruf a dan huruf b Peraturan Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012. Nomor (2) Perlindungan Hukum
masyarakat atas penguasaan tanah di Wilayah Sempadan Pantai Kuda
Laut Meral atas terjadinya sengketa tanah antara masyarakat pesisir
dengan pemilik Sertipikat diberikan oleh Lurah Baran Timur dengan
melakukan mediasi antara pemilik lahan dan masyarakat pesisir. Dalam
mediasi yang dilaksanakan meminta agar pemilik lahan tidak menutup
sepenuhnya akses jalan ke Pantai Kuda Laut, sehingga masyarakat bisa
memanfaatkan kembali kawasan pantai sebagaimana peruntukan awalnya.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wilayah Pesisir, Tanjung Balai Karimun