THE INDEPENDENCE OF ATTORNEY IN IMPLEMENTATION LAW ENFORCEMENT

ABSTRAK
KHUNAIFI ALHUMAMI. Independensi Kejaksaan Dalam Melaksanakan
Tugas Penegakan Hukum (Dibimbing oleh Promotor: Marthen Arie, Ko-Promotor: Musakkir, dan Slamet Sampurno).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami (1)
implementasi independensi kejaksaan; (2) implikasi independensi kejaksaan terhadap pelaksanaan penegakan hukum, dan (3) model independensi kejaksaan yang mampu mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum dengan baik.
Dalam penelitian hukum ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (analytical and conceptual approach), kasus (case approach), dan pendekatan komparatif (comparativeapproach) dengan menerapkan penalaran deduktif dan induktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi independensi kejaksaan di Indonesia diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu independensi aparatur pelaksana tugas dan fungsi, terutama Jaksa Agung, yang berlaku pada masa demokrasi liberal; dan independensi lembaga tanpa diikuti
independensi aparatur pelaksana, yang berlaku setelah demokrasi liberal. (2) indenpendensi dalam wujud yang pertama membawa implikasi yang positif terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh kejaksaan, sedangkan independensi yang kedua membawa implikasi yang negatif; (3) Dari kedua bentuk independensi tersebut, model independensi yang paling tepat dan mampu mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh kejaksaan secara profesional ialah independensi dalam wujud
yang pertama, yaitu independensi aparatur pelaksana tugas dan fungsi. Untuk itu perlu dilakukan amandemen terhadap Konstitusi dan peraturan perundang-undangan organik. Dalam amandemen konstitusi perlu dimasukkan norma yang mengatur posisi kejaksaan di bawah dua kaki kekuasaan, masa jabatan Jaksa Agung, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang mampu mendukung terwujudnya Jaksa
Agung yang kuat dan independen. Dalam peraturan perundang-undangan organik perlu diatur struktur organisasi kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan alat eksekutif untuk menegakkan hukum agar mampu mendukung terwujudnya eksistensi kejaksaan sebagai pilar kekuasaan kehakiman yang independen dan pilar kekuasaan eksekutif yang terdapat ‘sistem komando’.