KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT TRADISIONAL DI WILAYAH PESISIR PANTAI

SITI MUNAWIRIYAH (B022171096), Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional di Wilayah Pesisir (dibimbing oleh Abrar Saleng, dan Kahar Lahae).
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat tradisional di wilayah pesisir, dan untuk mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait penataan kawasan permukiman dan dampaknya terhadap masyarakat tradisional di wilayah pesisir.
Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normative. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum berupa bahan yang tidak berkaitan dengan hukum namun menjadi data penunjang. Untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maka digunakan metode studi kepustakaan adapun bahan non-hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif untuk menghasilkan kesimpulan.
Maka hasil yang diperoleh bahwa pertama, Pemberian Sertifikat Hak Milik atas tanah bagi masyarakat tradisional tidak memberikan Kepastian Hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan . Kedua, dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara vertical terjadi ketidaksinkronan antara Permen ATR/Ka BPN PPWP dan UU PWP3K, Perpres Sempadan Pantai dan Permen ATR/Ka BPN PPWP, Permen ATR/Ka BPN PPWP dan UUPPLH, serta Permen ATR/Ka BPN PPWP dan UU SDAHE, adapun secara horizontal antar Pasal 14 dan Pasal 27 UU Pemda dan Pasal 50 UU PWP3K.
Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Kepastian Hukum, Masyarakat Tradisional, Wilayah Pesisir