TANGGUNG JAWAB MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN

Muhammad Taufik, Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD)
Dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Melebihi Jangka Waktu 25 (Dua
Puluh Lima) Tahun (dibimbing oleh Abrar Saleng dan Sri Susyanti Nur).
Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara
yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Mengenai protokol Notaris
dan penyerahannya diatur dalam pasal 63 UUJN. Apabila Protokol Notaris
melebihi jangka waktu dua puluh lima tahun atau lebih maka Protokol Notaris
diserahkan oleh Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah atau diserahkan
kepada Notaris lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan
Undang-Undang mengenai penyerahan Protokol Notaris yang melebihi
jangka waktu dua puluh lima tahun, praktiknya serta tanggung jawab Majelis
Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris dan konsekuensi hukum
terhadap Protokol Notaris yang belum diserahkan.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Untuk memperoleh
bahan hukum dibutuhkan studi pustaka dan studi lapangan yang dilengkapi
dengan wawancara sebagai data pendukung penelitian, selanjutnya
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara preskriptif.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa, ketentuan pelaksanaan peraturan
tentang penyimpanan protokol Notaris yang berumur dua puluh lima tahun
tidak sesuai dengan ketentuan UUJN, sarana dan prasarana penyimpanan
Protokol Notaris yang tidak tersedia menyebabkan pelaksanaan aturan yang
ditentukan tidak sesuai dengan praktiknya. Untuk mewujudkan pelaksanaan
aturan penyimpanan Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah harus
menyiapkan sarana dan prasarana penyimpanan Protokol Notaris atau
pemanfaatan teknologi dalam melakukan penyimpanan Protokol Notaris
dengan menggunakan sistem penyimpanan secara elektronik atau
digitalisasi, sehingga memudahkan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah
menyimpan Protokol Notaris.
Kata Kunci : Protokol Notaris, Konsekuensi Hukum, Majelis Pengawas
Daerah, Tanggung Jawab