FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) PADA INDUSTRI HASIL HUTAN KAYU SKALA KECIL DI KABUPATEN LUWU UTARA

Implementasi kebijakan SistemVerifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah ditetapkan secara mandatory bagi semua skala usaha industri sejak 1 januari 2015. Pada industri skala besar penerapan sistem SVLK mengalami kemajuan yang cukup baik, berbeda dengan industri skala kecil yang memiliki berbagai kendala dimana kendala paling utama adalah biaya sertifikasi yang cukup mahal. Pada tahun 2019 pemerintah memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri yaitu memberikan sertifikasi gratis. Namun pasca penggratisan biaya sertifikasi SVLK data dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan di Kab. Luwu Utara hanya sebagian kecil industri yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) karena masih mengalami beberapa hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon pemegang izin usaha hasil hutan kayu skala kecil terhadap kebijakan insentif biaya sertifikasi SVLK dan merumuskan Strategi implementasi kebijakan SVLK pada industri hasil hutan kayu skala kecil. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu utara dan obyek penelitian adalah unit usaha hasil hutan kayu. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan FGD (Focus Group Discussion). Hasil penelitian ini menunjukkan (1). SVLK di Kabupaten luwu utara belum direspon baik oleh pelaku usaha karna umumnya perdagangan kayu bersifat lokal dan belum memberi nilai tambah.(2) Kayu yang diperdagangkan umumnya dari Hutan Rakyat dan Perdagangan Kayu tingkat Lokal sehingga menganggap tidak perlu SVLK.