PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Verlya Poerbaning Astika. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi
Melalui Internet Dalam Sistem Peradilan Pidana, dibimbing oleh Syukri Akub
selaku dan Judhariksawan.
Penelitian ini dilakukan bertujuan (1) mengetahui dan menganalisis
penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di
Kabupaten Sleman serta (2) faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan
hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman.
Lokasi penelitian dilakukan dibeberapa instansi terkait dan relevan dengan
data yang dibutuhkan, instansi dimaksud adalah di Kepolisian Daerah Istimewa
Yogyakarta, khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kejaksaan Negeri
Sleman, khususnya pada Seksi Tindak Pidana Umum, serta di Pengadilan Negeri
Sleman khususnya di Kepaniteraan Pidana. Adapun yang menjadi alasan
pemilihan lokasi karena di lokasi-lokasi tersebut memiliki sejumlah data dokumen
yang butuhkan dan di Pengadilan Negeri Sleman pernah menyidangkan perkara
tindak pidana pornografi melalui internet. Pengumpulan data melalui studi
literatur, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisia dengan menggunakan
analisis kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan hukum pidana
terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman
dilaksanakan dengan cukup baik pada tahap penyidikan oleh kepolisian sesuai
dengan pengaturan dalam Pasal 42 UU ITE. Pada tahap penuntutan, penanganan
tindak pidana pornografi telah dilaksanakan dengan baik, yakni dengan
menerapkan dakwaan alternatif agar mengurangi potensi terjadinya kesalahan
penerapan hukum di persidangan. Pada tahap pemeriksaan dipersidangan pada
dasarnya pemeriksaan alat bukti tindak pidana pornografi di pengadilan meliputi
pemeriksaan terhadap: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk;
keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. (2) Faktor�faktor yang menjadi kendala yang mempengaruhi dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kabupaten Sleman yakni
terbatasnya jumlah penyidik dan jaksa yang menguasai bidang cyber crime,
terbatasnya sarana dan prasarana penunjang penyidikan, serta kurangnya
kesadaran masyarakat dalam memberikan laporan yang berkaitan dengan adanya
indikasi tindak pidana pornografi.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pornografi, Internet