PERTANGGUNGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK KAMPUNG TERHADAP KERUGIAN UNIT USAHA DI KABUPATEN JAYAPURA

Lestari Wulandari S. B013181001. Pertanggungungjawaban Hukum Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Kampung terhadap Kerugian Unit Usaha di Kabupaten Jayapura. Dibimbing oleh Juajir Sumardi, Ahmadi Miru, dan Oky Deviany Burhamzah.

Penelitian ini bertujuan menemukan hakikat BUMKam, merumuskan pertanggungjawaban hukum pelaksana operasional BUMKam terhadap kerugian unit usaha, dan menciptakan konsep ideal dalam pengaturan pelaksanaan BUMKam yang dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat kampung demi terwujudnya peningkatan kegiatan operasional BUMKam, baik dalam hal kemandirian ekonomi maupun kemanfaatan sosial yang berkepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu suatu cara memecahkan masalah dengan mengkaji mengenai asas, sistematika, sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan historis. Jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan instrumen kualitatif. Analisis bahan hukum dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat dari dibentuknya BUMKam dapat mewujudkan kemandirian kampung dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal, ikut sertanya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung, dan terjadinya pengangkatan derajat masyarakat kampung yang pada akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun. Selain itu, pertanggungjawaban hukum pelaksana operasional BUMKam terhadap kerugian unit usaha, yaitu jika BUMKam berbadan hukum, maka BUMKam tersebut merupakan subjek hukum tersendiri di hadapan hukum dan tanggung jawabnya merupakan tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab BUMKam, selama pengelola BUMKam tidak melakukan tindakan di luar tanggung jawabnya dan apabila BUMKam bukan berbadan hukum, maka organ di dalam BUMKam, yaitu penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas secara bersama-sama memiliki peran untuk turut andil dalam tanggung jawab kepada pihak ketiga dengan tanggung jawab tanggung renteng, apabila BUMKam tidak sanggup membayar kerugian. Solusi terbaik dari peneliti adalah dengan menggunakan konsep ideal dalam pengaturan pelaksanaan BUMKam yang dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat serta melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan integrasi hukum pendekatan etnisitas.