KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM LINGKUP PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Muhammad Yusuf (P0902215024), Kedudukan Jaksa Sebagai
Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara
(dibimbing oleh Slamet Sampurno Suwondo dan Muh. Hasrul).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis substansi
hukum kedudukan jaksa sebagai pengacara Negara dalam lingkup
perdata dan TUN, dan menjelaskan sejauh mana pelaksanaan Fungsi
jaksa sebagai pengacara Negara dalam lingkup perdata dan TUN. Tipe
penelitian ini penelitian hukum sosiologis atau socio legal research.
Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pangkep dan Kejaksaan
Tinggi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan data primer dan data
sekunder. Seluruh data yang diperoleh, baik data primer maupun data
sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara
deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan
permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kedudukan Jaksa sebagai
pengacara negara dalam lingkup perdata dan tata usaha. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa substansi hukum kedudukan Jaksa sebagai
Pengacara Negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara adalah
diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden 38 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/J.A/12/2010, dan
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER�018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa
Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kewenangan yang
dimiliki oleh kejaksaan sebagai lembaga yang mewakili negara, baik di
luar maupun di dalam pengadilan adalah wewenang yang bersifat atributif.
Kedudukan Jaksa sebagai pengacara negara merupakan pelaksanaan
fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara. Pelaksanaan fungsi
Jaksa sebagai pengacara negara dalam lingkup perdata dan tata usaha
negara mengikuti alur dan prosedur penyelesaian sengketa perdata dan
tata usaha negara pada umumnya. Pelaksaan fungsi Kejaksaan dalam
bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan dalam rangka menjamin
tegaknya hukum, meyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan
pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat.
Kata Kunci: Jaksa, Penegakan Hukum, Pengacara Negara, Perdata, Tata
Usaha Negara.