PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK

RAKHMAT WIWIN HISBULLAH (P3600216062). Prinsip Publisitas
dalam Implementasi Program Agraria Nasional untuk Mewujudkan
Efektivitas Pelayanan Publik (Dibimbing oleh Farida Patittingi dan Zulkifli
Aspan)
Program Agraria Nasional (PRONA - Program Agraria Nasional) terkait
dengan prinsip Program Agraria Nasional (PRONA - Program Nasional
Agraria) tentang prinsip publikasi dalam pelaksanaan Program Agraria
Nasional (PRONA) untuk mewujudkan efektivitas layanan publik .
Jenis penelitiannya adalah penelitian empiris. Itu dilakukan di Kabupaten
Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di Manarang, Desa
Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Jenis dan
sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.
Pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui
wawancara dan teknik kuesioner dan studi pustaka. Semua data yang
diperoleh adalah data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif
dan disajikan secara deskriptif; dengan menjelaskan, mengeksplorasi, dan
menjabarkan isu-isu yang muncul dalam pelaksanaan Program Agraria
Nasional dalam kaitannya dengan penerapan prinsip publisitas untuk
mewujudkan efektivitas pelayanan publik.
Hasilnya menunjukkan bahwa tanggung jawab Negara dalam pelaksanaan
Program Agraria Nasional berkaitan dengan keterbukaan Negara Bantuan
Negara Bantuan Negara atau wadah kegiatan PRONA. Artinya jika ada
pihak yang berkeberatan dengan kebenaran isi sertifikat hak atas tanah,
maka si penentang harus membuktikan bahwa dia paling berhak atas tanah
tersebut. Selama tidak dapat dibuktikan oleh pihak lain, maka isi sertifikat
harus tetap diterima sebagai data atau informasi yang benar pada sebidang
tanah. Implementasi prinsip publikasi dalam pelaksanaan Program Agraria
Nasional (PRONA) untuk mewujudkan efektivitas pelayanan publik melalui
penerapan serangkaian Pedoman Teknis PRONA mulai dari persiapan
hingga penyerahan sertifikat dan pelaporan hasil kegiatan.
Kata kunci: Prinsip publisitas, kepastian hukum, pelayanan publik, PRONA,
tanggung jawab Negara