PEMBEBANAN BIAYA LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN BATU BARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami
kedudukan dana lingkungan hidup terhadap pelaku investor di bidang pertambangan batu bara, untuk mengetahui dan memahami Bagaimana tanggungjawab Investor dalam pemulihan lingkungan hidup terhadap Realisasi pembebanan biaya lingkungan hidup di bidang pertambangan batu bara dan Untuk mengetahui pengaturan yang seharusnya terhadap pembebanan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup pada kegiatan investasi pertambangan batu bara.
Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan
menggunakan pendekatan hukum dan ekonomi, khususnya
untukmengetahui sejauh mana pelaksanaan aturan hukum yang mengatur tentang pembebanan biaya lingkungan terhadap setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi di bidang pertambangan. Pendekatan penelitian diarahkan pula pada pendekatan peraturan perundang�undangan.
Hasil penelitian ini menunjukan Bahwa: (i) kedudukan dana
lingkungan dalam kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara merupakan bagian dari biaya produksi perusahaan yang masuk dalam biaya-biaya yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahunan setiap perusahaan pertambangan batu bara yang wajib untuk dilaporkan setiap tahunnya yaitu rencana penggunaan dana serta realisasinya dalam pembiayaan pemulihan lingkungan; (ii) tanggungjawab perusahaan dalam
pemulihan lingkungan hidup pada kegiatan investasi di bidang
pertambangan batu bara terdiri dari tanggungjawab untuk melakukan reklamasi terhadap lahan tambang dan tanggungjawab untuk melakukan pemulihan lingkungan dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; (iii) Pelaksanaan pembebanan dana lingkungan pada kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara dilakukan dengan menentukan adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk menempatkan dana jaminan pemulihan lingkungan untuk pemulihan lingkungan pada saat terjadinya pencemaran, dan biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atau Provinsi dapat digunakan langsung
untuk biaya pemulihan kerusakan lingkungan, hal ini juga sejalan dengan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan UU No. 32 tahun 2004, yang kemudian diperbaharui lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah